Jakarta, Terdepannews.com – Komitmen memperkuat sistem hukum dan iklim usaha nasional kembali ditunjukkan Komisi XIII DPR RI melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator. Forum tersebut menghadirkan akademisi, praktisi, dan para pakar guna memberikan masukan strategis terhadap substansi regulasi yang tengah disusun.
Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PAN, H. Arisal Aziz, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai elemen dalam pembahasan RUU menjadi langkah penting untuk melahirkan regulasi yang komprehensif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia hukum serta kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang.
“Masukan, pandangan, dan kajian dari akademisi maupun praktisi menjadi fondasi penting agar regulasi yang lahir benar-benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak,” ujar Arisal Aziz dalam keterangannya.
Menurutnya, profesi kurator memiliki peran strategis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sehingga diperlukan payung hukum yang kuat untuk menjamin profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
Pembahasan RUU Profesi Kurator juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. Dengan regulasi yang jelas, proses penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.
Sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Barat, Arisal Aziz menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibahas di parlemen harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan kemajuan bangsa,” katanya.
RDPU ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan yang dilakukan DPR RI untuk menyempurnakan RUU Profesi Kurator sebelum memasuki tahapan berikutnya. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penting dalam merumuskan aturan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan nasional.
(Terdepannews.com)
